DIREKTUR PMD MEMBUKA RAKOR P3MD PROVINSI NTB TAHAP II

Direktur PMD Ditjen PPMD Kementrian Desa PPDTT, M. Fachri

Senin, 28/10/2019 . Direktur PMD pada Kementerian Desa PDTT RI , M. Fachri, S.STP, M.Si membuka Rakor P3MD Provinsi NTB Tahap II di Hotel Lombok Raya Mataram

Di awal pengarahannya, Direktur PMD ini menyoroti Program Inovasi Desa yang digulirkan Kementerian Desa PDTT RI mulai akhir tahun 2017. Dari Program Inovasi Desa ini telah lahir banyak sekali inovasi baik dalam bidang infrastruktur, kewirausahaan maupun pengembangan sumberdaya manusia.

“Inovasi yang telah kita hasilkan telah dicupturing oleh TV Nasional, hal ini membuktikan bahwa inovasi yang telah kita hasilkan bukanlah inovasi kaleng” ujarnya.

Direktur PMD ini juga memberikan apresiasi kepada Provinsi NTB yang pada tahun 2018 dalam Bursa Inovasi Desa telah menampilkan 450 inovasi sebagaimana dilaporkan oleh Ketua Panitia Rakor sebelumnya. Selanjutnya Direktur yang dikenal low profil ini meminta kepada semua Kepala Desa beserta jajarannya untuk terus berinovasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan ia berharap agar ada kecamatan di NTB yang salah satu desanya memiliki ciri khusus seperti Desa Ramah Anak ataupun Desa Ramah Lansia, dimana seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk anak-anak maupun lansia tersedia di desa tersebut.

Hal lain yang menjadi sorotan Direktur ini adalah Indek Desa Membangun (IDM) yang diinisiasi Kementerian Desa PDTT RI. Data IDM sudah banyak digunakan oleh Kemneterian, Lembaga maupun Pemerintah Provinsi dalam merancang program dan kegiatan. Dan semestinya data IDM menjadi acuan Pemerintah mulai dari Pusat hingga Desa dalam merencanakan pembangunan, karena data IDM terbukti valid dan update . ” Jangan sampai kita melaksanakan program dan kegiatan yang tidak ada basis datanya”, pintanya.

Dalam Rakor yang dihadiri 95 peserta dari unsur Bappeda dan Dinas PMD Kabupaten, Tenaga Pendamping Profesional, Dinas PMPD Dukcapil Provinsi serta Perwakilan Kepala Desa ini, Direktur PMD juga menyinggung tentang Dana Desa yang jumlahnya dari tahun ke tahun terus bertambah.

Secara khusus Direktur yang menggawangi Dana Desa ini meminta kepada Kepala Desa agar pandai-pandai memilih kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan yang ada di desanya. Jangan sampai Dana Desa dipergunakan untuk membiayai banyak kegiatan namun hasilnya tidak maksimal. ” Lebih baik 3 atau 4 kegiatan dibiayai namun hasilnya bisa maksimal dan tuntas”, tegasnya.

Lebih jauh Direktur ini juga menyampaikan bahwa banyak berita yang didengar, dimana pengelolaan Dana Desa menjadi terhambat karena ketidak harmonisan hubungan antara Kepala Desa dengan BPD. Untuk itu Direktur meminta supaya Camat dapat segera memediasi ketika mendengar diwilayahnya ada Kepala Desa dan BPD yang hubungannya tidak harmonis. Jangan sampai ketidak harmonisan tersebut menghambat proses administrasi dan berujung pada lambannya pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pengarahan yang berlangsung hampir 2 jam tersebut, Direktur PMD juga memaparkan tentang arahan Presiden dalam Pembangunan Periode 2020 – 2024, yaitu : 1) Penyederhanaan Birokrasi, 2) Pembangunan Infrastruktur, 3) Pengembangan Kualitas SDM, 4) Deregulasi Peraturan Perundangan-undangan, 5) Transformasi Ekonomi , disamping menjelaskan pula tentang Arah Kebijakan Kementerian Desa PDTT maupun strategi pencapaiannya.

Sebelum itu, Ketua Panita Rakor P3MD Hendra Saputra, S.STP melaporkan bahwa Dana Desa yang dikucurkan di Provinsi NTB dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat. Bila pada tahun 2015 jumlah Dana Desa yang masuk di NTB sebesar Rp. 301.575.525.748,- maka pada tahun 2019 jumlahnya meningkat menjadi Rp. 1.181.329.455.000,-. Dana Desa ini sedikit banyak telah berperan dalam mendongkrak status daerah tertinggal 7 kabupaten dari 8 kabupaten yang ada di NTB. Pria berkacamata ini juga menyampaikan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diamanatkan Permendesa sejalan dengan 8 Program Prioritas Pemprov NTB Gemilang, yaitu : Sistem Kebencanaan ; Ntb Satu Data, Industrialisasi, Desa Wisata, Revitalisasi Posyandu, Zero Waste, Beasiswa; Investasi Dan Kerjasama.

Hendra Saputra, S.STP yang juga Kabid Pemdes/Kel pada DPMPD Dukcapil Provonsi NTB ini juga melaporkan bahwa telah ditempatkan 543 Tenaga Pendamping Profesional untuk mengawal pengelolaan Dana Desa mulai dari tingkat kabupaten hingga desa. Untuk mengelola Tenaga Pendamping Profesional tersebut, DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB mendapatkan dana dekonsentrasi pada tahun 2019 sebesar Rp. 34.253.044.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir November sebesar 87,46%. ” Insya Allah pada akhir tahun anggaran nanti realisasinya bisa mencapai 97%”, janjinya.

Terkait dengan Program Inovasi Desa yang akan berakhir tahun ini, Hendra Saputra, S.STP juga melaporkan bahwa jumlah inovasi yang ditampilkan dalam Bursa Inovasi Desa tahun 2018 sebanyak 450 inovasi dan sudah direplikasikan oleh Pemerintah Desa, yaitu : bidang insfrastruktur 632 desa; bidang kewirausahaan 369 desa; dan bidang pengembangan sumberdaya manusia sebanyak 606 desa dengan anggaran Rp. 39.880.962.000,. Sedangkan output lain dari Program Inovasi Desa adalah dilahirkannya Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) yang hingga oktober 2019 telah lahir 36 P2KTD Bidang SDM, 23 P2KTD Bidang Kewirausahaan dan 28 P2KTD Bidang Infrastruktur yang berperan memberikan layanan teknis secara lebih berkualitas kepada Pemerintah Desa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons