VALIDASI DATA POSYANDU TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dalam Pertemuan Validasi Data Posyandu Tingkat Provinsi NTB pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 di Hotel Grand Legi, salah satu materi disampaikan oleh Kepala DPMPD DUKCAPIL Prov. NTB Bpk. Dr. H. Ashari, SH. MH., dengan tema Optimalisasi dan Penguatan Pokja Desa Dalam Rangka Percepatan Revitalisasi Posyandu. Disampaikan oleh Kepala DPMPD bahwa dalam Revitalisasi Posyandu SKPD yang terlibat banyak sesuai tupoksinya masing-masing. Dalam hal Kelembagaan menjadi tugas fungsi dari Dinas PMD, untuk SDM Pengelola, Kader, Sarana Prasarana menjadi tugas bersama DPMD, Dikes dan Desa. Operasional Posyandu oleh Desa serta Konvergensi Penanganan masalah kesehatan dan sosial oleh SKPD terkait lainnya.

Terkait dengan Kembagaan Posyandu, perlu dilakukan penguatan dan mengaktifkan kembali Pokjanal Posyandu sampai tingkat kecamatan serta Pokja Desa yang kepengurusannya mengacu pada Permendagri No 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu. Terhadap penguatan Kelembagaan ini, DPMPD Provinsi NTB ikut mengambil bagian dalam penguatan Pokja Posyandu di 104 desa pada tahun 2019 melalui Bimtek dan direncanakan untuk 227 desa ditahun 2020.

Terkait advokasi terhadap Pemerintah Desa, DPMPD Prov. NTB juga telah memfasilitasi penyusunan draft Peraturan Desa sebanyak 2 buah Perdes yaitu Perdes tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Perdes tentang Lembaga Adat Desa. Sebagai penjabaran dari Perdes tersebut, difasilitasi pula penyusunan draft Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang Posyandu, Pendewasaan Usia Perkawinan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Pembentukan Bank Sampah.

Terhadap upaya-upaya untuk mendukung Revitalisasi Posyandu ini, telah ditandatangani MOU antara Gubernur dan Bupati/Walikota, dan tindak lanjut implementasi MOU ini telah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara DPMPD Provinsi dan DPMD Kabupaten yang didalamnya memuat tentang pembagian peran antara Provinsi, Kabupaten dan Desa, serta terus mengadvokasi desa agar melakukan intervensi Pemanfaatan Dana Desa untuk Posyandu seperti insentif Kader, PMT (Pemberian Makanan Tambahan), Pemenuhan sarana prasarana serta peningkatan kapasitas kader dan pokja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons