Upaya Dinas PMPD NTB dalam pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pencapaian Program Prioritas Pemprov NTB

H. Ashari menyampaikan materi pada Rakor PID di Hotel Golden Palace

Dalam Rakor Program Inovasi Desa Tahap II Prov. NTB di Golden Palace Hotel pada Selasa 29 Oktober 2019, Kepala DPMPD DUKCAPIL NTB Dr. H. Ashari, SH. MH dihadapan 200 orang peserta yang berasal dari 8 Kabupaten yg terdiri dari unsur Tenaga Ahli P3MD Kabupaten, Bappeda Kabupaten, DPMD Kabupaten, perwakilan camat, perwakilan Pendamping Desa dan Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID), menyampaikan tentang Upaya Dinas PMPD NTB dalam pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pencapaian Program Prioritas Pemprov NTB terkait kegiatan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Lingkungan.

Sejalan dengan Program Prioritas tersebut, didalam Undang Undang Desa telah diatur mengenai hal tersebut yang dijabarkan lagi didalam Permendesa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Disampaikan oleh H. Ashari bahwa untuk mendukung implementasi kegiatan-kegiatan tersebut melalui Dana Desa, DPMPD NTB telah memfasilitasi penyusunan draft Perdes dan Perkades sebanyak 6 buah yang terdiri dari 2 Perdes yaitu Perdes tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Perdes tentang Lembaga Adat Desa (LAD) dan 4 buah Perkades yaitu Perkades tentang Posyandu, Perkades tentang Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Perkades tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), dan Perkades tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Pembentukan Bank Sampah.

Terhadap proses penyusunan ini diharapkan agar Pendamping Desa ikut serta memfasilitasi desa dalam proses penyusunan tersebut. Disamping itu pula desa-desa harus membentuk Pokja Posyandu Desa sebagai penggerak dan pembina Posyandu di desa. Pembinaan ini diharapkan pula dilakukan di tingkat kecamatan melalui pengaktifan Pokjanal Kecamatan sehingga para camat yang hadir diharapkan ikut membantu menghidupkan kembali Pokjanal kecamatan dan Pokja Desa.

Terhadap kegiatan pendampingan ini Para Pendamping Desa harus melaporkan progress /capaian yang telah dilakukan ke satker Provinsi secara berjenjang dan ditegaskan akan ada konsekuensi penundaan pembayaran gaji bila tidak ada laporan. Selain itu disampaikan pula oleh Bapak H. Ashari bahwa penyertaan modal kepada BUMDES minimal 10% dari Alokasi Dana Desa.

Diakhir pemaparannya beliau menyampaikan bahwa telah ditandatangani MOU antara Pemerintah Provinsi NTB dan 10 Kabupaten/kota tentang Revitalisasi Posyandu, Zero Waste dan Penanggulangan Kemiskinan yang ditindaklanjuti oleh DPMPD melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan DPMD Kabupaten. Dan dalam hal pembinaan dan monitoring diharapkan pula agar dapat dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan SKPD terkait lainnya. (EK)

Antusias peserta bertanya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons