WAGUB NTB MEMBUKA RAKOR PROGRAM INOVASI DESA (PID) TAHAP II

Senin, 28/10/2019 . Wakil Guburnur Nusa Tenggara Barat Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd membuka Rakor Program Inovasi Desa (PID) Tahap II yang digelar DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB di Hotel Golden Palace Mataram.

Dalam kata sambutannya Wagub NTB mengatakan bahwa kedepan nanti desa adalah pusat kemajajuan, desa adalah pusat pembangunan, karenanya Dana Desa yang saat ini sudah digelontorkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa harus dimanfaatkan secara optimal utamanya untuk pemberdayaan masyarakat. Lebih jauh Wagub yang lebih akrab dipanggil Umi Rohmi ini menjelaskan bahwa modal utama pembangunan adalah kemampuan beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kita butuh orang yang kreatif dan inovatif untuk mewujudkan desa mandiri, karenanya anak-anak muda yang ada di desa perlu terus didorong dan diarahkan untuk terus bersemangat mengembangkan potensi guna membangun desanya. “Ketika itu semua kita lakukan, maka kemajuan desa sudah ada di depan mata”, ujarnya.

Terkait dengan Program Inovasi Desa yang akan berakhir tahun 2019 ini, orang nomor 2 di NTB ini berharap bahwa hasil yang telah dicapai dari Program Inovasi Desa hendaknya dijadikan pondasi dan modal dalam mengembangkan diri guna kemajuan desa. “Desa yang luar biasa bukan terlahir karena banyaknya bantuan yang diperolehnya. Desa yang luar biasa terlahir karena adanya inovasi , kreasi dan keinginan untuk maju dari seluruh warga desa”, jelasnya.

Wagub juga menekankan bahwa kunci dari keberhasilan pembangunan adalah adanya sinergi, kekompakan, persatuan serta koordinasi yang baik dari sesama warga desa. Untuk itu Camat yang bertindak selaku fasilitator pada Pemerintahan Desa diminta untuk menciptakan kondisi ini di wilayahnya masing-masing. Secara khusus Wagub juga meminta kepada para Kepala Desa untuk tidak cepat berpuas diri akan hasil pembangunan yang diperolehnya. “Kalau inigin maju janganlah cepat puas, tapi gali terus kekurangan-kekurangan yang ada untuk selanjutnya kita sempurnakan kekurangan-kekurangan itu”, pintanya

Dalam Rakor yang dihadiri 200 peserta ini, Wagub NTB juga menyinggung program prioritas yang digulirkan Pemerintah NTB yaitu Zero Waste dan Revitalisasi Posyandu yang pelaksanaannya diharapkan dapat bersinergi dengan pembangun di desa.

Terkait dengan program zero waste, Wagub yang bicara tanpa teks itu mengajak untuk merubah cara pandang kita terhadap sampah. Kalau selama ini kita berpandangan bahwa sampah adalah masalah/bencana, maka kedepannya kita harus berpandangan bahwa sampah adalah berkah. Zero waste adalah juga bentuk ungkapan syukur kita atas apa yang telah Allah berikan yaitu alam yang indah di bumi NTB bak serpihan surga yang jatuh di bumi.

Lebih jauh Wagub meminta supaya di tahun 2020 nanti semua desa yang ada di NTB sudah memilik Bank Sampah. Dengan demikian masyarakat akan bergerak untuk memisahkan sampah dari rumah.

Sementara itu terkait dengan Program Revitalisasi Posyandu, Wagub mengatakan bahwa nantinya Posyandu diharapkan dapat mendeteksi secara dini setiap permasalahan yang ada di dusun. Karenanya di setiap desa harus dibentuk Pokja Posyandu. Disamping itu Pemerintah Desa harus mengalokasikan anggaran minimal 150 ribu per bulan untuk insentif Kader Posyandu. Desa juga harus menyediakan anggaran untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam kegiatan Posyandu.

Wagub juga berharap bahwa nantinya semua Posyandu yang ada di NTB akan menjadi Posyandu keluarga yaitu Posyandu yang melayani masyarakat di segala tingkatan umur. Selanjutnya untuk mewujudkan Posyandu yang Mandiri Wagub memberikan satu solusi yaitu agar Posyandu yang ada dapat bersinergi dengan Bank Sampah yang ada di desa. “Penyatuan Program Posyandu dan Bank sampah ini terbukti dapat memandirikan Posyandu sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Dompu “, pungkasnya

Wagub NTB saat membuka Rakor Program Inovasi Desa (PID) Tahap II tanggal 28 Oktober 2019 di Hotel Golden Palace Mataram

Sebelum itu Kepala DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakor kali ini antara lain bertujuan untuk melakukan analisa dan evaluasi reguler atas pelaksanaan penyaluran dan penggunaan DOK Bantuan Pemerintah PPID tahun anggaran 2019 disamping untuk melakukan analisa dan evaluasi terhadap Tim Inovasi Kabupaten dan Tim Pelaksana Inovasi Desa.

Lebih jauh Kepala DPMPD DUKCAPIL yang mengenakan baju lengan panjang warna putih yang dipadukan dengan celana warna gelap itu menyampaikan bahwa Program Inovasi Desa (PID) adalah program yang dihajadkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Program ini mulai digulirkan pada tahun 2017 dengan pembiayaan berasal dari Pinjaman Luar Negeri dan alokasi anggaran untuk membiayai program ini mulai tahun 2017 hingga tahun 2019 mencapai Rp 22.369.966.000,-.

Kepala Dinas ini juga mengungkapkan bahwa alokasi anggaran tersebut antara lain untuk membiayai kegiatan Sekretariat Provinsi, Kegiatan Tim Inovasi Kabupaten (TIK), Serta Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID) yang berkedudukan di kecamatan. Salah satu kegiatan yang dilakukan TPID adalah menyelenggarakan Bursa Inovasi Desa yang menampilkan inovasi-inovasi yang muncul di desa untuk selanjutnya diharapkan dapat direplikasi oleh desa lainnya.

Jumlah inovasi yang ditampilkan dalam bursa inovasi desa tahun 2018 sebanyak 450 inovasi dan sudah direplikasikan oleh pemerintah desa, yaitu : bidang insfrastruktur 632 desa; bidang kewirausahaan 369 desa; dan bidang pengembangan sumberdaya manusia sebanyak 606 desa dengan anggaran Rp. 39.880.962.000.

Kepala DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB saat menyampaikan laporannya

Dalam penyampaian laporan ini, Kepala DPMPD DUKCAPIL juga menyinggung tentang perkembangan desa di NTB yang menjadi target kirerja DPMPD DUKCAPIL yaitu penurunan jumlah Desa Tertinggal.

Kepala Dinas yang berkacamata ini menyampaikan bahwa pada tahun 2018 desa sangat tertinggal di Provinsi NTB sebanyak 8 desa dan desa tertinggal sebanyak 204 desa. Pada tahun 2019 kondisi ini sudah mengalami penurunan dimana desa sangat tertinggal menjadi 5 desa dan desa tertinggal menjadi 109 desa . Sementara itu desa dengan kategori berkembang pada tahun 2018 sebanyak 564 desa bertambah menjadi 658 desa pada tahun 2019. Selanjutnya desa dengan kategori maju pada tahun 2018 sebanyak 118 desa naik menjadi 218 desa di tahun 2019. ( war )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons