FGD Dalam Penyusunan Pergub dan Perdes

Kegiatan ini membahas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa dilaksanakan di Aula DPMPD DUKCAPIL PROVINSI NTB tanggal 19 Maret 2019 dengan peserta terdiri dari perwakilan DPMD Kabupaten dan dari Sekretariat P3MD Provinsi NTB. Adapun Narasumber pada kegiatan ini yaitu Bapak Wilianto dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para peserta khususnya perwakilan kabupaten dalam penyusunan Perbup dan Perdes tentang Kewenangan Desa.

Furkan, salah satu peserta yang berasal dari Dompu sempat menanyakan persoalan pemilihan kepala desa yang ada di Kabupaten Dompu. Masyarakat banyak yang protes kenapa calon kepala desa yang dipilih hanya dibatasi sampai 5 calon, padahal ada beberapa desa yang mempunyai calon sampai 11 orang bahkan lebih. Menanggapi pertanyaan tersebut Pak Wili dengan santai menjawab, “sebenarnya ini masalah untuk membatasi pembiayaan yang terlalu besar untuk pemilihan kades, bayangkan aja seandainya dalam satu kabupaten seandainya satu desa calon kadesnya ada 10, dan di kabupaten tersebut ada 700 desa, bayangkan berapa biaya yang akan dihabiskan hanya untuk pemilihan kades.”

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan juga PP no. 11 Tahun 2019 tentang penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa. Para peserta antusias mengikuti kegiatan ini walaupun hanya dilaksanakan satu hari. Dalam kesempatan ini peserta diberi oleh-oleh berupa contoh Pergub yang nantinya bias diaplikasikan di daerah/kabupaten masing-masing. Harapan peserta kegiatan seperti ini sangat perlu untuk menambah pengetahuan dan mempermudah koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons